Pengaturan dan Penerapan Leniency Program di Australia serta Urgensinya di Indonesia

Abstract

Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem hukum Indonesia menjadi latar belakang dari penelitian ini. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan leniency program di Australia serta urgensinya penerapan leniency program dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Jenis peneitian ini yakni peneltian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan mengkaji bahan pustaka. Data penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan hukum dengan teknik pengumoulan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian ini dengan cara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan leniency program di Australia diatur dalam ACCC Immunity and Cooperation Policy for Cartel Conduct 2014 yang terbagii dalam immunity policy dan cooperation policy. Selanjutnya ketentuan ini memungkinkan kekebalan secara perdata (civil immunity) yang menjadi kewenangan ACCC untuk memberikannya dan kekebalan secara pidana (criminal immunity) yang menjadi kewenangan CDPP untuk memberikannya. Kedua, penerapan leniency program di Indonesia sangat perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada masih sulitnya pembuktian praktik pelanggaran kartel dan masih lemahnya pembuktian dengan menggunakan indirect evidence dalam sistem hukum Indonesia. Dengan diterapkannya leniency program maka akan memberikan direct evidence bagi KPPU untuk membeantas kartel di Indonesia