| dc.description.abstract | Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Ada tiga tujuan tax amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan tax amnesty dan variabel independen yang digunakan Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan Kualitas pelayanan perpajakan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. | en_US |
