IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN OLEH PENGUSAHA LAUNDRY DI KABUPATEN SLEMAN

Abstract

Penelitian skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman. Berdasarkan judul diatas maka latar belakang skripsi ini adalah tentangimplementasi penegakan hukum perizinan usaha laundry dala hal ini adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PERDA Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman seiring berjalannya waktu makin menjamur usaha laundry, hal ini lazim terjadi karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan majunya perkembangan masyrakat di Kabupaten Sleman. Namun banyaknya usaha laundry yang muncul menimbulkan permasalahan salah satunya yaitu tentang izin yang seharusnya dikantongi yaitu SPPL. Metode yang digunakan dalam penilitian skripsi ini adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis normatif terhadap Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepustakaan, dan observasi terhadap objek penelitian, selanjutnya metode penelitian skripsi ini dipaparkan secara deskriptif kualitatif terhadap data yang diperoleh. Implementasi Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasaranya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, namun pada realitanya penegakan hukum tersebut belum berjalan dengan semestinya. Masih minim tindakan yang dilakukan baik sosialisasi maupun tindakan represif yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan usaha laundry tidak menjadi usaha yang diperhatikan ketentuannya karena hanya wajib SPPL.