| dc.description.abstract | Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti. Sebab dalam keadaan sakit manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan menghendaki adanya pemberian layanan yang sesuai dengan standar, baik mutu maupun jennis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program dan kepuasan peserta. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan sangat berhubungan dengan prinsip kesetaraan baik dalam regulasi maupun pelaksanaannya. Pemerintah dituntut hadir dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum dengan fokus pada objek penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu analisi yuridis penerapan asas kesetaraan pada regulasi pelayanan jaminan sosial kesehatan.
Oleh karena penulis tertarik untuk mengetahui, dan menganalisis lebih jauh sejauh mana regulasi yang berkaitan dengan pelayanan jaminan sosial kesehatan memberikan ruang bagi prinsip asas kesetaraan terkait dengan aturan dan pelayanan jaminan sosial kesehatan. | en_US |
