PERANAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2015

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan kuantitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesionalisme serta xiv mempunyai integritas, mandiri, dan transparan. Pemilihan wali kota merupakan salah satu bagian dari Pemilihan Umum yang merupakan suatu proses pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokratis dan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilihan wali kota ini dilakukan oleh KPUD. KPUD dalam melaksanakan pemilihan walikota juga menemui kendala-kendala yang terjadi pada saat menjalankan tugasnya, baik kendala dari internal maupun eksternal. Untuk itu dalam penulisan hukum ini mengkaji dan menganalisis peranan KPUD Surakarta dalam pemilihan wali kota di Surakarta Tahun 2015 serta kendala apa saja yang timbul dan dihadapi oleh KPUD Surakarta terkait norma penegakan hukumnya. Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan data dan sumber data sekunder dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan Peneliti secara studi kepustakaan yang kemudian menggunakan analisa kualitatif terhadapnya.