Pemetaan Potensi Penyimpanan Blue Carbon di Pesisir Pantai Gunungkidul dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Abstract

Ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Habitat seperti mangrove, lamun, dan rawa asin yang termasuk dalam ekosistem blue carbon mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi yang jelas mengenai sebaran dan potensi simpanan karbon di kawasan pesisir Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis ekosistem pesisir yang berpotensi sebagai blue carbon, mengestimasi potensi penyimpanan karbon, menganalisis kandungan ion natrium (Na⁺) dan kalsium (Ca²⁺) pada tanah, serta mengkaji dampak perubahan infrastruktur dan aktivitas manusia terhadap penyerapan karbon di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pemetaan berbasis penginderaan jauh dengan bantuan perangkat lunak QGIS 3.40. Penentuan batas kawasan pesisir dilakukan dengan teknik buffering, sedangkan klasifikasi tutupan lahan dilakukan berdasarkan interpretasi citra dan hasil validasi lapangan. Setelah titik-titik lokasi ditentukan, dilakukan pengambilan sampel tanah yang dianalisis di laboratorium untuk mengukur kandungan karbon serta ion Na⁺ dan Ca²⁺ menggunakan metode Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara citra peta tutupan lahan dengan kondisi aktual di lapangan. Estimasi total karbon bervariasi di setiap titik, mulai dari 334,99 ton/ha hingga 509,63 ton/ha. Kandungan ion Na⁺ yang melebihi konsentrasi >1 menunjukkan indikasi sodisitas yang cukup tinggi, sedangkan kandungan Ca²⁺ berkisar antara sedang hingga tinggi. Tingginya natrium dapat memengaruhi kemampuan tanah dalam menyimpan karbon. Selain itu, perubahan infrastruktur dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan wilayah pesisir turut memengaruhi potensi penyimpanan karbon dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemulihan melalui penanaman vegetasi pesisir non-mangrove, transparansi tata kelola, dan pengelolaan tanah secara terpadu.