Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Variabel penelitian terdiri dari BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM dan variabel jumlah penduduk miskin. Metode penelitian menggunakan regresi data panel fixed effect untuk menganalisis kebijakan kemiskinan pada 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, menggunakan data sekunder. Analisis menggunakan metode regresi data panel statis fixed effect (Least Squares -LS-) dan metode regresi data panel dinamis fixed effect (Generalized Method of Moments –GMM-), Hasil penelitian; (a) kebijakan asimetris lebih tepat diterapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, agar program sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan penyebab kemiskinan masing-masing Daerah, mengingat keberagaman wilayah; (b) variabel BPNT, PKH, PDRB, RLS dan IPM berpengaruh secara berbeda-beda terhadap jumlah penduduk miskin di setiap wilayah Indonesia; (c) uji data panel LS menghasilkan: BPNT berpengaruh positif signifikan secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh di Kabupaten luar pulau Jawa, Kota pulau Jawa dan Kota luar pulau Jawa; PKH berpengaruh positif signifikan di Kabupaten pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara Nasional, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; PDRB berpengaruh negatif signifikan secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kabupaten luar Jawa dan kota luar Jawa; RLS berpengaruh positif signifikan di kabupaten luar Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa; IPM berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan seluruh wilayah Indonesia. Uji data GMM menghasilkan; (d) Uji data panel GMM menghasilkan BPNT berpengaruh positif signifikan di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kota pulau Jawa dan kota luar Jawa. BPNT (-1) berpengaruh positif signifikan secara nasional di kabupaten luar pulau Jawa, berpengaruh negatif signifikan di kota luar pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kabupaten pulau Jawa serta kota pulau Jawa. PKH berpengaruh negatif signifikan secara nasional dan di kabupaten luar pulau Jawa serta berpengaruh positif signifikan di kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa, dan. PKH (-1) berpengaruh positif signifikan di kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa, serta tidak berpengaruh secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan kabupaten luar pulau Jawa. PDRB berpengaruh negatif signifikan secara nasional, di kabupaten pulau Jawa dan kabupaten luar pulau Jawa, serta tidak berpengaruh di kota pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa. RLS berpengaruh positif signifikan di kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota luar pulau Jawa. RLS (-1) berepngaruh negatif signifikan di kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh secara nasional, kabupaten pulau Jawa, kabupaten luar pulau Jawa dan kota luar pulau Jawa. IPM berpengaruh negatif signifikan secara nasional, kabupaten pulua Jawa, kabupaten luar pulau Jawa, kota pulau Jawa dan tidak berpengaruh di kota luar pulau Jawa. Kata kunci : kebijakan publik, kemiskinan, bantuan sosial