• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2019 (Studi terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Cilacap)

    Thumbnail
    View/Open
    15410401 Helmi Az Zuhda.pdf (2.580Mb)
    Date
    2020-05-01
    Author
    Helmi Az Zuhda, 15410401
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian berjudul Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2019 (Studi Terhadap Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Cilacap) berawal dari observasi peneliti terhadap Prolegda Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan yang di antaranya meliputi: Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cilacap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengajukan Raperda yang dicantumkan dalam Prolegda Tahun 2019 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat Prolegda tersebut. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang menjadi dasar pertimbangan DPRD dan Bupati Kabupaten Cilacap dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2019? dan Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019? Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Teknik pengumpulan data ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun 2019 terdapat 25 Raperda yang terdiri dari 19 Raperda yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan 6 Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Cilacap. Pelaksanaan Program Legislasi Daerah di Kabupaten Cilacap sudah dijalankan sesuai prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap ditemui faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap jalannya Prolegda tersebut. Daftar Raperda yang ada di dalam Prolegda setiap tahun mencerminkan skala prioritas yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Atas hal tersebut Pemerintah Daerah dan DPRD harus membuat Prolegda yang terencana, bertahap, terarah dan terpadu agar mekanisme pembentukan Perda menjadi urut dan juga dapat meminimalisir ketidaksiapan Raperda.
    URI
    http://dspace.uii.ac.id/123456789/23838
    Collections
    • Law [3447]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV