HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA EKSEKUTIF DAERAH DENGAN DPRD DALAM PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH APBD TAHUN 2005 DI PROVINSI RIAU (Studi Terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Abstract

Refomasi di Indonesia adalah menuntut ditegakkan kembali demokrasi setelah terjadi dekadensi demokrasi dalam praktek bernegara yang hanya mengatas namakan rakyat belaka. Substansi kedaulatan yang dikehendaki reformasi antara lain adalah pemberdayaan wakil rakyat dalam keseirnbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif, dari bentuk hubungan dominasi eksekutif terhadap DPRD kedalam bentuk hubungan kemitraan yang sejajar. Karenanya perlu reformasi dipihak eksekutif yaitu reformasi birokrasi guna mengembalikan fungsi birokrasi kepada fungsi pelayanan, reformasi dipihak legislatif adalah mengembalikan fungsi perwakilan sebagai wadah aspirasi rakyat. Hubungan Tata Kerja Antara Ekeksekutif Daerah dan DPRD terakumulasi didalam pelaksanaan tugas, hak, dan kewenangan masing-masing lembaga yang diakomodir kedalam landasan hukum berbangsa dan bernegara yaitu; dengan diamandemenya ZnTD 1945, kemudian direfleksikan kedalam landasan hukum pemerintahan daerah dalam semangat otonomi daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Karenanya penelitian ini ditujukan kepada bentuk Hubungan Tatakerja Antara Eksekutif Daerah Dengan DPRD Provinsi Riau dalarn perspektif pembentukan Perda APBD Provinsi Riau Tahun 2005, dengan mengidentifikasi sejumlah masalah sepe~-,b agaimana pembentukan Perda APBD Provinsi Riau Tahun 2005,- faktor apa yang menjadi kendala didalarn pembentukan Perda APBD Provinsi Riau Tahun 2005, -serta bagaimana semestinya menanggulangi kendala yang terjadi dalam pembentukan Perda APBD Provinsi Riau Tahun 2005. Metode penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara jenis penelitian libravy research terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun 2005 itu sendiri (khususnya), serta buku-buku dan dokurnen hukum lainnya, dengan jenis penelitian st& empiris berupa observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dipilih secara purposive serta memiliki kompetensi dan relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian berhasil menghimpun kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang di identifikasi dalam penelitian ini, yaitu; Hubungan Tata Ke rja Antara Eksekutif Daerah Dengan DPRD Provinsi Riau masih bersifat dominatif, dengan kata lain belum menunjukkan bentuk hubungan kemitraan yang sejajar seperti yang diharapkan. Terdapat sejumlah kendala pada kedua belah pihak. I). kendala dipihak eksekutif adalah; a). rendahnya kinerja aparatur, dan b).tidak tersedianya legal drafter dalam penyusunan rancangan Perda. c). belum teragendakan skala prioritas kebutuhan daemh sehingga sulit diikuti dengan skala prioritas pembentukan Perda. 2). kendala dipihak DPRD; a). Rendahnya SDM dan kemampuan dan pengalaman prosedur administrasi pemerintahan anggota DPRD yang memang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi itu, berakibat pada dominasi eksekutif yang memang lebih menguasai prosedur adminstrasi Pemerintahan. b) masih mengedepankan arogansi politik partai dan kelompok, ha1 ini mencerminkan rendahnya kesadaran sebagai Wakil Rakyat sebagai pengemban amanat konstituen.