i PEMENUHAN HAK ATAS ASI EKSKLUSIF BAGI BAYI PADA APARATUR SIPIL NEGARA WANITA DI KOTA YOGYAKARTA

Abstract

Setiap anak yang terlahir di dunia ini memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak anak/bayi yang wajib dipenuhi oleh negara adalah hak untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dia dilahirkan hingga dia berumur 6 bulan. Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Ekslusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak atas ASI Ekslusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta?. Penelitian ini berjenis penelitian empiris dan data penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan maksimal. Dalam pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi pada aparatur sipil negara wanita di Kota Yogyakarta terdapat faktor pendukung berupa telah adanya regulasi yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi di Kota Yogyakarta, kesadaran ibu bekerja akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan, kebijakan yang dibuat sendiri oleh atasan dalam rangka pemenuhan hak atas ASI Eksklusif bagi bayi, dan kemajuan teknologi.terdapat pula faktor penghambat yaitu, adanya kesenjangan norma antara Undang-Undang Kesehatan dengan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri, belum terlaksananya aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga norma-norma hukum yang telah ada tidak terealisasikan dan tidak mencerminkan pemenuhan hak, serta belum tersedianya ruang laktasi di semua instansi pemerintahan kota Yogyakarta dan apabila di suatu instansi telah tersedia ruang laktasi tidak semua ruangan tersebut dapat dipergunakan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam pengupayaan pemenuhan hak bagi semua bayi tanpa terkecuali, perlu adanya penyesuaian peraturan mengenai pemenuhan hak anak terutama pemenuhan atas ASI Eksklusif, sehingga tidak ada kesenjangan norma yang bersangkutan, pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta pada khususnya harus memiliki peraturan tertulis yang menjamin pemenuhan hak atas ASI Eksklusif selama 6 bulan bagi bayi yang memiliki ibu sebagai aparatur sipil negara. Sehingga dengan adanya peraturan tertulis tersebut pemberlakuannya dapat mengikat semua pihak dan pelaksannannya diharapkan bisa lebih maksimal daripada peraturan yang berupa kebijakan secara lisan yang berlaku di setiap instansi, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan peraturan yang telah dibuat khususnya mengenai hak bagi bayi.