Verifikasi Pengukuran Tingkat Pemahaman Perusahaan Konstruksi Tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Abstract

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki hukum perundang-undangan tertulis untuk mengatur permasalahan pembangunan nasional. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap kontraktor di Indonesia semestinya sudah mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut sebelum mengikuti kegiatan lelang dari pemerintah. Sayangnya kita belum mengetahui sejauh mana pemahaman kontraktor terhadap peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman penyedia jasa konstruksi akan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada penelitian ini sampel diambil dari perusahaan konstruksi di wilayah Semarang menggunakan metode stratified random sample. Besar populasi akan dibagi menjadi tiga subpopulasi berdasarkan kualifikasi kontraktor. Setiap sampel/responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan pertanyaan yang berupa tes pilihan ganda. Pertanyaan tes diambil dari Peraturan Presiden 54/2010. Data hasil tes selanjutnya diolah sehingga didapat nilai rata- rata kontraktor di tiap kualifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontraktor besar memiliki tingkat pemahaman terbaik mengenai peraturan pengadaan (nilai 84,56). Sebaliknya, kontraktor kecil memiliki pemahaman yang cukup lemah (nilai 41,17).