Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu penyedia layanan bagi publik. Keberhasilan dalam penyediaan layanan publik merepresentasikan kinerja pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menyarankan untuk mengangkat isu kinerja dengan fokus kinerja outcome yang dimanifestasikan dengan proksi indeks pembangunan manusia (IPM). Isu kinerja outcome (IPM) menarik untuk diinvestigasi karena terkait dengan kehidupan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Isu kinerja ini terlihat belum setara pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa mekanisme tata kelola sebagai isu yang dapat mendorong capaian kinerja. Mekanisme tata kelola merupakan faktor eksternal sehingga lebih relevan menggunakan teori institusional sebagai landasan teori penelitian. Isu mekanimse tata kelola dieksplorasi dengan proksi DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat. Proksi DPRD dan audit internal didukung dengan regulasi sebagai kekuatan koersif. Proksi daya saing dan emulasi merupakan keinginan yang dipicu dari tuntutan lingkungan sebagai tekanan mimetik untuk setara dengan capaian kinerja pemerintah daerah lain yang dipandang berhasil. Sedangkan proksi kualitas manajerial kepala daerah dan predikat terkait profesionalisme sebagai dorongan normatif. Atas dasar isu tersebut, penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh tata kelola dalam mendorong capaian kinerja pemerintah daerah. Observasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan mengobservasi 29 kabupaten dan 6 kota dari tahun 2017 – 2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan pengumpulan data secara online dan offline sesuai kebutuhan penelitian ini. Data yang terkumpul berjumlah 176 data dari 245 data yang seharusnya tersedia. Pengujian data menggunakan estimasi model regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dengan proksi audit internal, emulasi, dan predikat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara proksi daya saing berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan proksi DPRD dan kualitas manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.