Implikasi Hipogami terhadap Istri dengan Status Sosial Tinggi (Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah)

Abstract

Dengan meningkatnya pendidikan seorang perempuan telah mengubah pola pernikahan dari yang sebelumnya hipergami ke pola pernikahan hipogami yang dimana pernikahan ini status sosial istri lebih tinggi dibanding suami, dengan adanya pernikahan ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana dinamika kehidupan istri yang berlatar belakang kehidupan sosial (ekonomi, pendidikan) yang lebih tinggi dari suami, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam rumah tangga oleh istri dalam pernikahan hipogami baik dari aspek sikologis dan sosiaologi, sejauh mana pernikahan hipogami mempengaruhi posisi dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi dalam rumah tangga istri yang menikah dengan kriteria hipogami, penelitian ini dilakukan di Desa Lajut, Desa ini merupakan salah satu lokasi yang mencerminkan transformasi tersebut dengan sangat jelas. dikarenakan memiliki karakteristik sosial-ekonomi agraris dengan tingkat ketergantungan tinggi pada pekerjaan musiman. dengan begitu laki-laki banyak yang bekerja pada sektor tersebut. sedangkan perempuan disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang tinggi, banyak yang terjun ke sektor formal seperti Guru, ASN dan layanan publik lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, peneliti menggali data langsung dari masyarakat dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa lajut masih menganut sistem stratifikasi tradisional dan masih menempatkan laki-laki sebagai yang begai kepala keluarga, sedangkan perempuan tetap berada di bawah kendali suami, meski istri jauh lebih dominan dari segi pendidikan dan ekonomi, namun yang berhak sebagai peran dalam pengambilan keputusan tetap dari pihak suami, disebabkan oleh masyrakat yang masih menganut sistem patriarki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika yang terjadi merupakan konsekuensi dari pertemuan antara perubahan struktur sosial, pemahaman keagamaan, dan konstruksi budaya masyarakat. Peningkatan pendidikan serta kemandirian ekonomi perempuan telah mendorong terjadinya pernikahan dengan kondisi status istri lebih tinggi dari suami. Secara normatif, kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, karena ketidaksepadanan dalam aspek sosial dan ekonomi tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan selama terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan.