| dc.description.abstract | Penelitian ini membahas kebijakan politik perempuan di India pada masa pemerintahan
Perdana Menteri Narendra Modi periode 2019-2024 dalam konteks kemunduran
demokrasi. Meskipun pemerintah India secara aktif mempromosikan agenda kesetaraan
gender dan peningkatan representasi politik perempuan, berbagai kebijakan tersebut
memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen tersebut bersifat substantif.
Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran autocratic genderwashing untuk
menganalisis bagaimana isu hak dan representasi perempuan dimanfaatkan oleh rezim
dengan kecenderungan otoriter sebagai instrumen legitimasi politik. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui
studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, publikasi
akademik, serta laporan organisasi masyarakat sipil. Argumen utama penelitian ini
menyatakan bahwa kebijakan politik perempuan di India lebih menekankan aspek simbolik
dan prosedural dibandingkan dengan transformasi struktural yang nyata. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan, termasuk melalui pengesahan
Women’s Reservation Bill, belum diikuti dengan pemberdayaan politik perempuan secara
substantif. Kebijakan tersebut cenderung digunakan untuk membangun citra progresif
pemerintah, baik di tingkat domestik maupun internasional, tanpa mengubah relasi
kekuasaan patriarkal yang ada. | en_US |
