Pengelolaan Wakaf secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Abstract

Dalam sejarahnya keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Siring berjalannya waktu banyak para pemikir Islam yang mencoba untuk mengelola wakaf secara produktif. Salah satu lembaga yang mengelola wakaf dengan sistem ini adalah Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Lombok. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bentuk mobilisasi wakaf di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan 2) untuk mengetahui pengelolaan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kualitatif bersifat desktiptif analitik. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik purposive, artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif yang dikembangkan oleh Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah mobilisasi wakaf sebagian besar dilakukan oleh pendiri pondok TGH. Mustafa Kholidi dan TGH. Ibrahim Kholidi melalui pengajian-pengajian yang digelar di Masyarakat. Otoritas tuan guru yang begitu mengakar di masyarakat berperan cukup signifikan dalam mengumpulkan tanah wakaf. Pengelolaan wakaf dilakukan dengan memberikan hak kelola kepada pengurus pondok dengan akad muzara‘ah. Sebagian lagi pengelolaannya diserahkan kepada orang lain dengan akad sewa menyewa/Al-ijarah, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004.