Relasi Otoritas Keluarga, Adat Lokal, dan Negara dalam Pengajuan Dispensasi Kawin: Rekonstruksi Asas Best Interest of the Child dan MaqāṣID Al-syarī‘ah di Sambas

Abstract

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang disediakan negara sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, namun dalam praktiknya kerap menjadi ruang negosiasi antara norma hukum, nilai adat, dan otoritas keluarga. Penelitian ini berfokus pada relasi otoritas keluarga, adat lokal, dan negara dalam proses pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Sambas, dengan menelaah bagaimana asas Best Interest of the Child diterapkan dalam putusan hakim serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas perlindungan anak dan realitas sosial budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran dan interaksi keluarga, adat lokal, dan negara dalam pengajuan dispensasi kawin di Sambas; (2) mengevaluasi penerapan asas Best Interest of the Child dalam putusan Pengadilan Agama Sambas; dan (3) menilai praktik dispensasi kawin berdasarkan kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal dan normatif- empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Sambas, Kepala KUA, orang tua anak/ pemohon dispensasi, serta tokoh adat dan tokoh agama/lebai, yang kemudian dianalisis secara deskriptif- analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga merupakan aktor dominan dalam mendorong pengajuan dispensasi kawin, terutama dengan alasan kehamilan, kekhawatiran fitnah, dan penjagaan kehormatan keluarga, yang diperkuat oleh nilai malu adat dalam masyarakat Melayu Sambas. Negara, melalui KUA dan Pengadilan Agama, berupaya menerapkan perlindungan anak, namun tetap berada dalam ruang sosial yang sarat tekanan budaya. Asas Best Interest of the Child telah diterapkan oleh Hakim, tetapi bersifat kontekstual dan kasuistik, dengan kecenderungan bergeser dari orientasi pencegahan menuju mitigasi risiko. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, praktik dispensasi kawin menunjukkan adanya ketegangan antara kemaslahatan jangka pendek dan perlindungan jangka panjang anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif, sistemik, dan berorientasi pada perlindungan anak secara berkelanjutan.