Analisis Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Prambanan Kabupaten Sleman

Abstract

Latar Belakang: Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menata pelayanan kesehatan primer melalui pendekatan siklus hidup dan penguatan keterpaduan layanan di Puskesmas beserta jejaringnya. Implementasi ILP tidak hanya menuntut penyesuaian struktur organisasi, tetapi juga kesiapan sumber daya, sarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor agar integrasi layanan dapat berjalan efektif. Tujuan Penelitian: Mengetahui pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Prambanan Kabupaten Sleman. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive yang terdiri dari kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILP di Puskesmas Prambanan telah dilaksanakan melalui penataan layanan ke dalam klaster, penguatan layanan luar gedung melalui Pustu dan kegiatan berbasis masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa. Implementasi ILP berdampak positif pada kemudahan akses layanan, keteraturan pelayanan, dan penerimaan masyarakat. Namun, pelaksanaan ILP masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja kader, kondisi sarana dan peralatan Pustu yang belum memadai, serta pendanaan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perluasan sasaran layanan. Implementasi ILP lebih menonjol sebagai penataan manajerial dan koordinatif dibandingkan perubahan substantif pada alur klinis pelayanan. Simpulan: Pelaksanaan ILP di Puskesmas Prambanan telah berjalan dan memberikan manfaat awal bagi pelayanan kesehatan primer, terutama dalam peningkatan akses dan keteraturan layanan. Namun, keberlanjutan dan optimalisasi ILP masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya, sarana pendukung, dan penyesuaian pendanaan agar integrasi layanan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak substantif.