Kepatuhan Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Implementasi Kerja Sama Energi Terbarukan Dengan Iclei Indonesia Tahun 2020-2023

Abstract

Transisi energi menuju pemanfaatan energi terbarukan menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah di Indonesia seiring meningkatnya tekanan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang berkomitmen mempercepat transisi energi melalui kerja sama dengan International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia dalam program pengembangan energi terbarukan pada periode 2020–2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kerja sama tersebut dengan menitikberatkan pada tingkat kepatuhan Pemerintah Provinsi NTB terhadap komitmen yang telah disepakati. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah teori kepatuhan dalam rezim internasional, khususnya konsep treaty-induced compliance yang menilai kepatuhan melalui indikator outputs, outcomes, dan impacts. Argumen sementara penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan NTB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin dalam perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas institusional, serta realisasi awal proyek energi terbarukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTB telah memenuhi sebagian besar komitmen kerja sama melalui penyusunan peta jalan 100% energi terbarukan, penguatan tata kelola energi daerah, serta peningkatan bauran energi terbarukan. Dengan demikian, kepatuhan NTB dalam kerja sama ICLEI dikategorikan sebagai treaty-induced compliance dengan tingkat kepatuhan tinggi dan berkelanjutan.