Peluang Pemanfaatan Teknologi Blockchain pada Crowdfunding Lembaga Filantropi di Indonesia dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Abstract

Indonesia konsisten menempati peringkat teratas sebagai negara yang dermawan menurut World Giving Index, namun praktik filantropi digital masih menghadapi masalah transparansi, akuntabilitas, dan penurunan kepercayaan akibat kasus penyelewengan dana. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas filantropi di Indonesia, dengan mengadaptasi kerangka Blockchain-Based Donation Traceability (BBDT) pada platform crowdfunding donasi, serta mengevaluasi efektivitas dan penerimaan pengguna terhadap prototipe sistem yang diusulkan. Penelitian menggunakan metode Design Science Research dengan studi kasus pada dua lembaga filantropi nasional, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dan Human Initiative (HI). Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi alur sistem donasi, serta survei daring terhadap 180 responden. Artefak yang dikembangkan berupa prototipe sistem donasi berbasis blockchain Ethereum menggunakan jenis blockchain public-permissioned dengan tiga smart contract utama, yaitu Join, Charity, dan Wallet, serta arsitektur on-chain dan off-chain yang mendukung fitur pendaftaran role, pembuatan dan verifikasi kampanye, donasi, pencairan dana bertahap berbasis kampanye, pelacakan transaksi, dan fitur bantu kampanye. Prototipe didemonstrasikan pada jaringan lokal Ganache dengan menggunakan ETH testnet, dan dompet digital MetaMask digunakan sebagai identitas pengguna. Setelah itu, prototipe dievaluasi melalui wawancara pakar, analisis tematik terhadap tanggapan publik, serta simulasi biaya gas transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe mampu memfasilitasi keterlacakan donasi, memperkuat jejak audit, dan meningkatkan persepsi transparansi serta kepercayaan terhadap lembaga filantropi. Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa adopsi secara luas masih terdapat tantangan yakni kesenjangan literasi digital, kompleksitas penggunaan dompet digital kripto, biaya transaksi (fee gas) , serta kebutuhan kejelasan regulasi dan pandangan fiqh terkait aset kripto. Simulasi biaya transaksi dalam menguji donasi minimum yang ekonomis berada pada kisaran minimal Rp 50.000 dengan asumsi potongan biaya administrasi 10%. Lembaga dan responden publik cenderung mengusulkan pada model hybrid, yaitu transaksi donasi tetap menggunakan Rupiah melalui payment gateway sementara blockchain difungsikan sebagai lapisan pencatatan dan pelacakan. Penelitian ini menghasilkan bukti awal dan rancangan prototipe yang dapat menjadi acuan desain penerapan BBDT yang lebih sesuai dengan konteks ekosistem filantropi digital di Indonesia.