Pengaruh Efisiensi Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kabupaten Gunungkidul

Abstract

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Capaian akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi berbagai faktor internal organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD yaitu efisiensi anggaran, kompetensi pegawai dan transparansi. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan data panel. Sampel penelitian terdiri dari 29 OPD selama periode 2021– 2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel model Fixed Effect dengan robust standard errors untuk mengatasi permasalahan autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil uji parsial menunjukkan efisiensi anggaran tidak bepengaruh terhadap akuntabilitas, yang mengindikasikan penghematan anggaran belum sejalan dengan peningkatan kualitas pertanggungjawaban kinerja. Variabel Kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, sehingga semakin tinggi kompetensi pegawai maka semakin baik akuntabilitas kinerja OPD. Variabel Transparansi berpengaruh negatif mendekati signifikan yang menunjukkan keterbukaan informasi belum mampu memperkuat akuntabilitaas secara langsung. Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai F statistik 6,83 dan nilai probabilitas 0,0013. Koefisien determinasi (R2 overall) sebesar 0,1003 menunjukkan bahwa efisiensi, kompetensi, dan transparansi hanya mampu menjelaskan 10,03% variasi akuntabilitas, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan kualitas perencanaan kinerja. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja yang diukur dari nilai Akip sangat dipengaruhi kompetensi pegawai sebagai faktor dominan. Faktor efisiensi anggaran dan transparansi perlu diarahkan pada kualitas implementasi yang berdampak langsung pada publik. Implikasi temuan pada penelitian ini bagi pemerintah daerah untuk memetakan penempatan pegawai sesuai kompetensinya serta memperkuat pengembangan SDM, meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil serta mengoptimalkan kualitas informasi publik dengan mekanisme umpan balik sebagai alat pengandalian danbpengawasan kinerja.