Pengadaian Syariah di Indonesia (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pemekasan dan Yogyakarta)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (field research) pada Perum Pegadaian Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas penerapan gadai syariah (ULGS). Penelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syariah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga keuangan Islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut meneliti gadai syariah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi Pegadaian Syariah dan masyarakat luas agar dalam mengembangkan Gadai Syariah, di masa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologis dengan melihat penerapan gadai syariah yang berlaku di ULGS Pamekasan dan Yogyakarta. Maksud dari pembatasan ini ialah untuk lebih memfokuskan penelitian, agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai aplikasi gadai syariah pada Perum Pegadaian yang diwakili oleh ULGS Cabang Pamekasan yang telah beroperasi lebih dulu dan ULGS Cabang Yogyakarta yang berdiri kemudian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode deskriptif, komparatif dan evaluatif kritis. Metode deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan konsep gadai konvensional dan rahn, dan metode komparatif digunakan dalam mengkomparatifkan keduanya guna menemukan konsep gadai syariah. Sedangkan metode evaluatif digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara kritis aplikasi penerapan gadai syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Unit layanan gadai syariah pada Perum Pegadaian merupakan suatu unit mandiri yang melayani gadai syariah, dan secara organisasi ULGS Pamekasan dan Yogyakarta serta ULGS lain di Indonesia tetap dibawah Perum Pegadaian. Secara legal formal ULGS belum memiliki landasan hukum yang khusus baik berupa UU atau Peraturan Pemerintah, sedangkan secara syar’i ULGS memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma dan Fatwa MUI sebagai landasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem manajerial ULGS dapat dilihat dari struktur organisasi Perum Pegadaian, di mana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan khusus yang berwenang mengawasi, memberikan saran dan masukan dalam hal syar’i kepada Direktur, UUS, dan Pimpinan Cabang ULGS.