Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam: Studi Pemikiran Ekonomi Hizbut Tahrir

Abstract

Kebijakan fiskal Indonesia berupa pengurangan subsidi, penaikan tarif dan biaya layanan publik, privatisasi, subsidi perbankan merupakan kebijakan fiskal yang berpijak pada politik ekonomi pertumbuhan. Pemerintah meyakini politik ekonomi pertumbuhan sebagai satu-satunya jalan untuk *memecahkan persoalan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konsep ekonomi Hizbut Tahrir, politik ekonomi kebijakan fiskal harus berpijak pada standar Syariah Islam di bawah institusi khilafah dengan paradigma ri'ayatu as-su'un al-ummah (pengatur dan pemelihara urusan umat). Hizbut Tahrir memandang permasalahan ekonomi terletak pada distribusi kekayaan yang timpang, sehingga Hizbut Tahrir menolak politik pertumbuhan. Menurut Hizbut Tahrir, politik ekonomi yang ideal adalah politik ekonomi yang menjaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara secara menyeluruh dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya, Hizbut Tahrir memiliki konsep keuangan negara yang sangat berbeda dengan konsep keuangan negara kapitalis baik dari sisi tujuan, asas, standar, struktur keuangan negara, dan kaidah pengelolaan keuangan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia jika konsep Hizbut Tahrir diterapkan adalah penerimaan dari sektor pemilikan umum. Penerimaan yang besar dan ketegasan Syariah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga negara akan membuka jalan politik ekonomi yang ideal di dalam kebijakan fiskal Islam. Indonesia dapat mengadopsi kebijakan fiskal Islam ini untuk menyelesaikan problem fiskalnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan teknik content analysis, atau dalam istilah an- Nabhani disebut metode rasional. Sumber data primer adalah buku-buku ekonomi dan keuangan negara yang diterbitkan secara resmi oleh Hizbut Tahrir. Hasil penelitian menunjukkan politik ekonomi kebijakan fiskal Islam berdasarkan konsep ekonomi dan keuangan negara Hizbut Tahrir adalah politik ekonomi yang mengacu pada pemecahan permasalahan ekonomi dari sisi distribusi kekayaan bukan dengan politik ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan atau peningkatan produksi. Politik ekonomi kebijakan fiskal ini adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara dan mendorong mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.