Wawasan Demokrasi dalam Pendidikan Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Tahfidzul Al-Qur'an (PPTQ) Al-Asy'ariyyah dan Asrama Perguruan Islam (API) Raudhatut Tholibin)

Abstract

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah ikut serta dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan memelihara tradisi ke-Islaman dan menyebarkan ilmu-ilmu ke-Islaman. Keberadaannya besar pengaruhnya terhadap pemahaman dan kultur masyarakat. Dalam konteks ini, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang di warisi khazanah keilmuwan Islam klasik, dihadapkan pada problem kontemporer seperti halnya wacana dan praktek demokrasi modern. Demokrasi menawarkan sistem ketatanegaraan, sosial dan pemerintahan yang menekankan pada nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetaraan. Sementara ajaran Islam sendiri memiliki perangkat norma yang mengatur sistem ketatanegaraan, sosial dan pemerintahan. Disinilah kajian ini menarik untuk di eksplorasi, bagaimana wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren. Penelitian ini dilakukan di PPTQ al- Asy'ariyyah Kalibeber dan API Raudhatut Tholibin, Jawar, Wonosobo dengan mengunakan metode kualitatif yang berorientasi pada interpretasi, kejelasan, dan makna, untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mengunakan pendekatan sosiologis-antropologis, sebagai langkah memahami realitas kehidupan pesantren guna menemukan suatu yang nyata dan jelas serta sesuatu yang tidak nampak di permukaan menyangkut wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren. Sementara pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisa data mengunakan teknik diskriptif analisis dalam usaha membuat kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa, wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren, dipahami sebagai "teo-demokrasi" atau kekuasaan mutlak ada pada Tuhan. Namun, beberapa hal dipahami sebagai bagian demokrasi, yaitu (istikhläf) Pergantian pemimpin dan (ahl al-hall wa al-'aqd) atau sistem formatur dan baiar. Selain itu, transformasi kepemimpinan kiai di pesantren di ranah wawasan demokrasi menunjukkan bahwa kiai di pesantren sebagai single power yang memegang hak veto atas berbagai kebijakan pesantren, sekalipun ada proses musyawarah. Sementara pada aspek metode, kurikulum dan materi, belum ada karena pesantren telah memegang konsep yang ada, antara lain karya Imam Al-mawardi al- Ahkamu as-Sulthaniyyah. Namun dalam kenyataannya justru banyak praktek-praktek demokrasi yang di lakukan di pesantren, sebagaimana dalam pemilihan lurah pondok dengan pemilihan langsung oleh santri. Penelitian ini sangat penting untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pesantren dimasa yang akan datang menyangkut demokrasi. Pesantren di harapkan membuka diri terhadap wawasan demokrasi supaya ada kesinambungan pemahaman, pembelajaran, pendidikan dan pengalaman demokrasi, sehingga akan terwujud tatanan sosial baru yang lebih beradab.