| dc.description.abstract | Dampak erupsi Gunung Merapi di Sleman pada tahun 2010 menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status dan pembagian tanah waris di Desa Wukirsari dan Kepuharjo. Objek tanah yang sebelumnya tercatat sebagai hak milik keluarga, seringkali mengalami perubahan fisik drastis akibat material vulkanik, bahkan hilang batas. Penelitian ini berupaya mengkaji mekanisme penetapan hukum Islam terhadap tanah waris yang mengalami perubahan substansial pasca bencana. Menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan yuridisempiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli waris, perangkat desa, dan tokoh agama setempat. Analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip Fikih Muamalah dan teori Darūrah (Kedharuratan) dalam Ushul Fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah waris di lokasi studi tidak dapat dipukul rata dengan ketentuan faraid normatif. Mayoritas penyelesaian sengketa tanah waris pasca bencana diselesaikan melalui musyawarah berbasis urf (kebiasaan) yang dijiwai oleh prinsip maslahah mursalah. Hukum Islam dalam konteks ini menekankan perlunya prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status kepemilikan (باحصتسا / istishab), sekaligus mengedepankan ishlah (perdamaian) untuk menjaga keharmonisan keluarga, mengingat sulitnya pembuktian batas fisik tanah waris. | en_US |
