Ancaman Terhadap Community Security Masyarakat Adat Rempang Dalam Kebijakan Relokasi Pembangunan Rempang Eco City

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk ancaman terhadap keamanan komunitas masyarakat Pulau Rempang dalam konteks pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Fokus utama penelitian ini bukan pada investasi Tiongkok sebagai variabel independen, melainkan pada kebijakan relokasi yang dijalankan oleh pemerintah sebagai faktor utama yang menimbulkan berbagai bentuk ketidakamanan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep Community Security yang dikemukakan oleh Caballero-Anthony (2015) untuk menganalisis lima indikator utama ancaman, yaitu kompetisi vertikal, militer, politik, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat yang memunculkan bentuk ancaman struktural di tingkat komunitas. Dalam aspek militer, keterlibatan aparat keamanan dalam proses relokasi menimbulkan rasa takut kolektif dan membatasi ruang sosial masyarakat. Pada aspek politik, status PSN dijadikan legitimasi untuk menekan partisipasi publik serta menghapus identitas budaya komunitas rentan seperti Suku Darat. Ancaman terhadap keamanan ekonomi muncul melalui hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional akibat pemindahan paksa, sementara dari aspek lingkungan, pembangunan industri kaca dan solar farm menimbulkan degradasi ekologis yang mengancam keseimbangan hidup masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa negara yang seharusnya menjadi pelindung komunitas justru menjadi sumber ancaman melalui kebijakan pembangunan yang tidak inklusif. Kasus Rempang menunjukkan bahwa keamanan komunitas tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, partisipasi politik, dan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, proyek pembangunan berskala besar perlu dievaluasi berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut menjamin keberlanjutan dan keamanan komunitas lokal sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional.