| dc.description.abstract | Seluruh produk-produk perbankan syariah harus berprinsip keadilan, tidak berdasarkan bunga (interest rate). Idealisasi tersebut tercermin dalam landasan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada tataran aplikatif (tatbiqi), sebagaimana yang diimplemen- tasikan oleh BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kampar Riau, pada konsep normatif tentu berharap yang ideal. Namun setelah BPRS BDF tersebut bergerak sebagai lembaga keuangan (financial institution), mekanisme produk menjadi kurang ideal karena berbagai interaksi, baik internal maupun eksternal. Dari dalam (intern) perbankan itu sendiri, masih ada produk-produk yang belum populer, manajemen (pengelola), dan sumber daya manusia para penyelenggaranya. Sedangkan dari segi ekstern, kondisi sosial, peran tokoh masyarakat dan para ulama serta pemahaman masyarakat berimplikasi terhadap keberadaan BPRS BDF. Melihat problematika penerapan konsep normatif muamalah dalam praktek perbankan syariah di BPRS BDF, penulis melakukan kajian aplikasi terhadap tiga produk, yaitu Musyarakah, Mudarabah dan Murábaḥah. Dari tinjauan empiris dan normatif, kajian diperdalam dengan faktor-faktor kelembagaan yang dapat dijadikan landasan pengembangan BPRS. Secara sosiologis masyarakat Kampar sebagai tempat BPRS BDF berada sangat religius. Namun kondisi telah menciptakan sebagian masyarakatnya tergantung pada rentenir, praktek ijon, dan melakukan helah. Demikian juga dalam persepsi keagamaan, ibadah Mahdah lebih dikedepankan daripada muamalah seperti perbankan. Namun pembahasan di sini tidak dijelaskan secara kuantitatif, akan tetapi secara kualitatif dengan kajian kepustakaan yang didasarkan pada data empiris. | en_US |
