| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Penerapan fatwa dsn no:17/DSN-MUI/IX/2000 pada akad pembiayaan murabaḥah dalam perspektif maqāşid syarī’ah studi kasus pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: pertama, Perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah bedasarkan prinsip ta’zir sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Yakni apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah bedasarkan prinsip musyawarah. Bank akan melihat problem yang dihadapi oleh nasabah, kenapa nasabah menunggak atau sengaja menunda-nunda pembayaran, ketika problem nasabah diakibatkan karena keuangan nasabah lagi merosot, maka pihak BDW akan memberikan solusi agar nasabah tersebut dapat menunaikan kewajibannya lagi ke bank. Asalkan nasabah memiliki itikad yang baik dan siap untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, implementasi fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari maqāşid syarī’ah maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.
This study aimed to describe and analyze the application of fatwa dsn no: 17/dsn-mui/ix/2000 on the akad of murabahah financing seen from the perspective of maqasid al-shariah with a case study on PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. This was a descriptive-analysis field research. The data were collected through interview, observation, and documentation.
The results of this research are as follows: first, BDW handles customers who delay payment according to the principle of ta'zir as mentioned in fatwa DSN No. 17 of 2000. That is, if a customer pays his/her obligations late, the bank will provide assistance to the customer based on the principle of deliberation. The bank will analyze the problems faced by the customer, why he/she delay payment either deliberately or not. When the delayed payment is caused by the customer's financial bad condition, then BDW will offer solutions so that he/she can fulfill the obligations to the bank, provided the customer has good intention and is willing to fulfill his/her obligations. Second, regarding the application of fatwa related to sanctions given to bank customers who delay payment, seen from maqashid al-shariah, it can be seen that the party who has the ability to repay debt but delay the payment to the bank will make the bank face loss. Therefore such conduct is prohibited according to a hadith stating that, in spite of being capable, people who delay payment have committed oppression. Sanctions are allowed to be given to them. | en_US |
