Urgensi Regulasi Bailout Sebagai Instrumen Penyelamatan Perusahaan Non-keuangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Indonesia)

Abstract

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin kompleks, perusahaan- perusahaan strategis memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekspor dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan fluktuasi pasar global menyebabkan perusahaan ini mengalami krisis keuangan akut yang ditandai dengan penurunan likuiditas, utang yang menumpuk, dan akhirnya status ekuitas negatif. Akibatnya, Sritex terancam delisting dari Bursa Efek Indonesia dan melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Sayangnya, belum ada kerangka regulasi bailout yang komprehensif di Indonesia untuk menyelamatkan perusahaan non-keuangan seperti Sritex, berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat (TARP) dan Malaysia (RCLS) yang telah memiliki sistem penyelamatan korporasi berbasis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pembentukan regulasi bailout sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi nasional, dengan studi kasus kepailitan Sritex sebagai ilustrasi utama. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait bailout di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan saat krisis perusahaan strategis terjadi. Selain itu, keterbatasan bantuan pemerintah yang hanya bersifat non-finansial memperburuk dampak sosial- ekonomi dari krisis perusahaan, seperti peningkatan pengangguran, kerentanan sosial, dan terganggunya ekosistem industri. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menyusun regulasi bailout yang sah, transparan, dan akuntabel dengan kriteria yang jelas bagi perusahaan penerima. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen penyelamatan perusahaan yang strategis sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.