Kebijakan Australia dalam Keanggotaan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCP) Tahun 2020: Analisis Diplomasi Ekonomi

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada periode 2019–2023. Sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, RCEP melibatkan 15 negara anggota yang mewakili sekitar 30% PDB global. Bagi Australia, partisipasi ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan ekonomi luar negeri, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun strategi geopolitik di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang memanfaatkan dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, serta literatur akademik. Analisis dilakukan dengan kerangka teori New Economic Diplomacy (Woolcock, 2017) melalui lima dimensi: kekuatan ekonomi relatif, rezim internasional, kepentingan negara, institusi dan proses pengambilan kebijakan domestik, serta faktor ideasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Australia sebagai pemasok energi dan pertanian meningkatkan daya tawarnya; rezim RCEP memberikan aturan perdagangan yang lebih harmonis; kepentingan negara mencakup tujuan ekonomi sekaligus politik strategis; koordinasi institusi domestik menjadi kunci ratifikasi; serta faktor ideasional menegaskan orientasi Australia pada tatanan berbasis aturan. Dengan demikian, keputusan Australia bergabung dalam RCEP tidak hanya didorong motif ekonomi, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor strategis, institusional, dan ideologis, sehingga menegaskan relevansi teori New Economic Diplomacy dalam memahami dinamika kebijakan ekonomi luar negeri.