| dc.description.abstract | Sistem informasi (SI) merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas layanan. Implementasi SI merupakan satu tantangan yang melibatkan berbagai faktor untuk menunjang keberhasilannya, khususnya pada layanan pemerintah yang melekat stigma negatif di mata masyarakat. Layanan perizinan termasuk satu di dalamnya. Kesan lamban dan berbelit begitu lekat di benak masyarakat. Pungutan liar, syarat yang tidak jelas dan waktu yang diperlukan merupakan keluhan yang terdengar saat masyarakat mengajukan layanan perizinan. Regulasi yang ada dirasa tidak cukup untuk perbaikan layanan perizinan. Salah satu upaya pemerintah dengan membentuk layanan terpadu satu pintu juga masih menemui tantangan di berbagai sektor. Dalam hal ini diwujudkan dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Diperlukan langkah-langkah radikal yang lebih untuk mendorong perbaikan layanan perizinan. Hal ini dilakukan beberapa pemerintah daerah dengan kebijakan masing-masing.
Setiap pemerintah daerah memiliki model dan bentuk layanan yang berbeda-beda. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah layanan prima. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah layanan daring (online). Dengan menerapkan secara daring, diharapkan mampu memangkas permasalahan yang selama ini menjadi penghambat layanan perizinan. Layanan daring tersebut saat ini didukung oleh pemerintah pusat yang gencar mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan. Meski implementasi dari sistem daring tersebut tidak semudah seperti dalam rencana. Muncul berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Proses implementasi sistem memerlukan waktu tidak sebentar. Perlu sentuhan dan kebijakan yang bersifat teknis dan non teknis untuk mendukungnya.
Dalam tulisan ini menelusur balik pengembangan dan implementasi sebuah SI (sistem informasi perizinan) untuk mendukung layanan terpadu satu pintu (PTSP) di sebuah pemerintah lokal di Indonesia yang berhasil dalam memberikan layanan prima ke masyarakat melalui layanan daring. Dalam perjalanan implementasinya mengalami berbagai kondisi dan tantangan hingga diperlukan langkah-langkah yang dapat memberikan solusi dalam penyelesaiannya.
Menggunakan data longitudinal masa lalu, penelitian ini mengambil prinsip-prinsip action design research (ADR) sebagai lensa untuk membaca ulang proses yang sudah dilakukan. Penelitian berhasil mengungkap empat fase pengembangan dengan karakteristik yang distingtif di setiapnya. Penggunaan prinsip-prinsip ADR yang melibatkan peneliti, praktisi, dan pengguna akhir, terbukti telah meningkatkan keberhasilan SI. Selain itu, penelitian juga menemukan pentingnya nilai lokal dalam mobilisasi aktor kunci dan pengguna untuk terlibat dalam desain dan implementasi SI.
Information System (IS) is one of the solution to improve service quality on government services, which often perceived to have negative stigma in public. There are challenges of the implementation of the IS to success. The licensing service also facing that one. Money undertable and document requirements which are not clear are in the minds of public when we talk about license services. The existing of regulation is unable to improve licensing services. One of the government's efforts to improve the service is by creating the one-stop integrated services. Such as at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) in each local government. However the implementation of one stop services is still facing challenges to implement. Some local goverments need a radical policy to improve licensing services. The radical policy is introduced by several local governments with their respective policies.
Each local government has different models and forms to implement licensing service. Its covered by local regulation, such as local regulation or mayor regulation. The main goal of licensing service is to be excellent. One of the solution in order to achieve excellent services is online system. By applying online system, it will reduce the problems in licensing services. The online service is also supported by government of Indonesia which give incentive to encourage local governments to make innovation in license services. However the online system implementation is not really simple as it was althought. There are various challenges in its implementation. The system implementation sometimes takes a long time. Hence needs government some policy to support it.
This paper tracks the development and implementation of an IS (licensing information system) to support one-stop integrated services (PTSP) in one of the local government in Indonesia that is successful in providing excellent service to the community through online services. In the course of its implementation, its experienced various conditions and challenges.
Using longitudinal data of the past, this research takes action design research (ADR) principles as a lens to re-read the process that has been done. Research unveils four phases of development with distinctive characteristics in each. The use of ADR principles involving researchers, practitioners, and end users has proven to have increased IS success. In addition, the study also found the importance of local values in mobilizing key actors and users to engage in the design and implementation of IS. | en_US |
