Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Tangan / Siri di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)

Abstract

Pernikahan siri merupakan fenomena yang masih marak terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor budaya, ekonomi, serta kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Meskipun secara agama pernikahan siri dapat dianggap sah, namun secara hukum positif pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait hak-hak istri dan anak, serta perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pernikahan siri terjadi di Kabupaten Lombok Barat serta peran hukum Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahannya, khususnya melalui Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian meliputi hakim, pegawai pengadilan, serta masyarakat yang pernah menjalani atau memiliki pengetahuan tentang pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri banyak dilakukan karena alasan ekonomi dan kepraktisan prosedur, serta persepsi masyarakat bahwa pernikahan secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara. Pengadilan Agama Giri Menang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta menangani perkara isbat nikah sebagai solusi legalisasi pernikahan siri. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah paradigma masyarakat dan memperkuat sinergi antara norma agama dan hukum negara. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahan pernikahan siri, serta penguatan peran kelembagaan seperti Pengadilan Agama dan instansi pencatatan pernikahan dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga.