| dc.description.abstract | Abad 21 bersamaan dengan arus globalisasi dan era pasar bebas, tuntutan pada sektor jasa konstruksi di Indonesia untuk menghasilkan suatu produk bermutu semakin meningkat. Pemerintah melalui regulasi dan peraturan yang telah dikeluarkan, mencoba mulai mengatur serta menumbuhkan sistem manajemen mutu dalam jasa konstruksi dan bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam melaksanakan proses penyediaan jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan upaya pemerintah untuk meningkatakan mutu produksi jasa konstruksi di Indonesia melalui UU No.2 Tahun 2017 sebagai pengganti UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang telah dipakai selama ini baik tentang peraturan ataupun pedoman yang mengharuskan penerapan manajemen mutu. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelebihan UU No.2 tahun 2017 dari UU No.18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi terhadap upaya peningkatan mutu konstruksi di Indonesia.
Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu konstruksi di Indonesia terlihat dari penambahan, pengubahan, penyempurnaan beberapa materi yang ada dalam undang-undang ini antara lain: pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan konstruksi; penguatan standar keamanan, keselamatan kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi; meningkatkan pembinaan pemerintah kepada pelaku konstruksi agar memaksimalkan hasil konstruksi; dibentuknya sistem informasi jasa konstruksi untuk memudahkan penyedia jasa konstruksi dalam proses pelelangan; dan kewajiban untuk memiliki sertifikasi tenaga kerja konstruksi sehingga tenaga kerja yang digunakan sudah memiliki keterampilan yang memadai.
The 21st century simultaneously with the flow of globalization and free market era, the demands on the services sector of construction in Indonesia to produce a quality product is increasing. The government, through regulation and the regulations that have been issued, attempt to organize as well as foster a quality management system in construction services and has even been designated as one of the requirements that must be met by the construction company in carrying out the process of the provision of construction services in Indonesia. Therefore this paper seeks to describe the government's efforts to increase the quality of production construction services in Indonesia through LAW No. 2 of Year 2017 as a replacement of LAW No. 18 Year 1999 on Construction Services have been used during this better about the regulations or guidelines that require the application of quality management. The purpose of this study is to identify the excess of LAW No. 2 the year 2017 of the ACT No. 18 year 1999 on construction services towards improving the quality of construction in Indonesia.
The government's efforts in improving the quality of construction in Indonesia seen from the addition, alteration, improvement some of the material in this law, among others: the division of responsibility and authority between the central government and local government in the implementation of construction; reinforcement of safety standards, health safety, and sustainability of construction in the implementation of construction; improve the guidance of the government to the perpetrators of the construction in order to maximize the results of the construction; the establishment of the information system construction services to facilitate the construction services provider in the tender process; and the obligation to have the certification of construction workers so that the labor used already had adequate skills. | en_US |
