Penguatan Praktik Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Perspektif Isomorfisme Teori Institusional

Abstract

Lembaga sektor publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar terkait patologi birokrasi, yang seringkali memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Konsep tata kelola publik (public governance) diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di semua tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk melaporkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait kegiatan pemerintahan. Akuntansi sektor publik memainkan peran sentral dalam mewujudkan tata kelola publik, khususnya dari aspek transparansi dan akuntabilitas . Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas struktur organisasi, keterbatasan sumber daya, standar akuntansi yang rumit, dan pengelolaan aset publik. Studi menunjukkan bahwa tekanan mimetik (meniru praktik yang berhasil) memiliki pengaruh dominan terhadap praktik transparansi dan akuntabilitas pada organisasi publik di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tekanan koersif dan normatif guna mendorong perilaku aparat yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjadikan akuntansi pemerintah sebagai sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.