PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEREMPUAN HAMIL (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA)

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Warga binaan perempuan hamil yang sedang menjalani masa pidana nya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan tetap sebagai manusia dan ia memiliki hak-hak nya walaupun ia telah melanggar hukum. Hak atas kesehatan dan makanan yang layak sebagai salah satu hak setiap manusia tak terkecuali bagi warga binaan perempuan hamil. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui hasil wawancara pada warga binaan perempuan hamil, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebagai pembina, dokter dan tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas II Yogyakarta serta didukung dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana status dan kondisi pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Pertama, pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan masih minimnya ketersediaan fasilitas tenaga medis, sulitnya akses layanan kesehatan secara langsung bagi warga binaan perempuan hamil, adanya ketidaksesuaian antara fasilitas kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan warga binaan perempuan hamil serta kurang memadai nya kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan. Selain itu terkait pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga masih terdapat kendala-kendala seperti minimnya ketersediaan bahan pangan dari segi kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga binaan perempuan hamil dan warga binaan perempuan hamil kurang dapat mengakses pemenuhan makanan yang layak dari segi ekonimis dan fisik. Kedua, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat memenuhi secara maksimal terhadap hak atas kesehatan dan makanan yang layak bagi warga binaan perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Perempuan.