| dc.description.abstract | Transformasi Digital di Indonesia dan berbagai negara telah menghadirkan manfaat
signifikan dalam peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui
implementasi e-Government, e-transaction, e-payment, dan layanan Digital lainnya. Namun
selain dampak positif, transformasi Digital ini juga membawa tantangan keamanan dalam
pengelolaan data Digital yang memerlukan pendekatan komprehensif, mengingat Indonesia
mengalami peningkatan yang signifikan seperti contohnya rilis dari BSSN per tahun 2022
terdapat 370,02 juta serangan (meningkat 38,72% dari 2021), dan 403,9 juta serangan pada
2023 (meningkat 9,16%) dengan beragam pola anomali serangan seperti pelanggaran data,
serangan ransomware, eksploitasi sistem, penggunaan akses yang tidak semestinya dan pola
serangan lainnya.
Untuk menjawab masalah tersebut sekaligus membangun sustainability pada sistem berbasis
elektronik dibutuhkan kesiapan organisasi dalam hal tata kelola dan manajemen (seperti
diantaranya manajemen risiko, manajemen aset, manajemen sumberdaya, manajemen SDM,
manajemen pengetahuan, manajemen infrastruktur, manajemen keamanan, dan manajemen
insiden). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memenuhi sebagian besar
dari kebutuhan tata kelola dan manajemen tersebut, namun penerapan SMKI yang sudah
dilegalkan dan diterapkan di beberapa lembaga tidak memasukkan aspek penting dalam
penanganan dan investigasi jika terjadi insiden. BSSN sebagai garda keamanan Digital
indonesia membuat, mempublikasikan, serta menghimbau penerapan Information Security
Management Systems (ISMS) atau Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dalam
domain e-governance dengan cukup baik, bahkan terdapat assessment tools berupa Indeks
Keamanan Informasi (IKAMI) yang dapat digunakan untuk memastikan kesiapan organisasi
dalam hal keamanan data dan informasi. Namun penerapan Digital Forensik Readiness
belum digunakan di dalam Sistem pemerintahan. DFR berperan untuk memastikan kesiapan
organisasi terhadap pencegahan dan penanganan insiden keamanan informasi yang lebih
terperinci. DFR dibutuhkan dalam proses investigasi yang terjadi pada ancaman maupun
insiden keamanan siber seperti pengumpulan bukti Digital, analisis bukti Digital, analisis
pola serangan, serta analisa pasca insiden yang dilakukan secara efektif, sistematis, terukur dapat dibuktikan atau dapat dipertanggungjawabkan (evidence based). Tidak diterapkannya
DFR pada ISMS berpeluang terjadinya kegagalan pengamanan data secara komprehensif
pada suatu organisasi.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari, menganalisa dan memastikan peranan DFR terhadap
ISMS yang dapat diimplementasikan di lingkungan e-Government di berbagai area baik di
Indonesia maupun di dunia global dengan menggunakan pendekatan analisa SLR terhadap
berbagai artikel ilmiah terpublikasi di berbagai jurnal bereputasi. Selain itu, hasil analisis
penelitian ini akan menjadi output penting dalam membangun Framework model
pengintegrasian DFR kedalam SMKI yang telah eksisting diterapkan dilingkungan
pemerintahan berbasis elektronik.
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metodologi SLR dan beberapa pendekatan
validasi lainnya digunakan. SLR merupakan serangkaian proses yang ketat dan transparan
dalam mengidentifikasi, memfilter, menganalisis, dan mensintesis studi-studi relevan yang
diterbitkan dalam jurnal terpublikasi bereputasi dengan menerapkan kerangka kerja yang
terstandarisasi secara global. Tinjauan ini berfokus pada karya-karya yang membahas
integrasi kesiapan forensik dan keamanan informasi dalam konteks pemerintahan, dengan
penekanan pada implementasi, tantangan, dan hasilnya. Selain pendekatan SLR metode
bibliografi dan pemetaan (mapping) terhadap standar tertentu maupun Framework yang
relevan juga digunakan dalam penelitian ini.
Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun implementasi DFR dan ISMS secara terpisah
cukup umum, integrasi keduanya masih kurang dieksplorasi, terutama dalam konteks e-
governance. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama, termasuk inersia organisasi,
ketidakcocokan teknologi, dan kesenjangan kebijakan, sekaligus menyoroti praktek terbaik
(best practice) dari studi kasus global. Hasil penelitian tidak hanya dapat memetakan trend
dan validasi mengenai urgensi penerapan DFR kedalam ISMS, namun juga memberikan
Framework Model Integrasi DFR bagi organisasi. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan bagi pembuat kebijakan, profesional
TI, dan peneliti, serta membuka jalan bagi kerangka kerja terpadu yang menjembatani
kesenjangan antara kesiapan forensik dan manajemen keamanan yang komprehensif.
Penelitian ini menyimpulkan dengan menganjurkan integrasi DFR dan ISMS sebagai pilar
utama sistem e-governance untuk meningkatkan kesiapan keamanan siber, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi risiko yang terkait dengan transformasi Digital di sektor
publik. | en_US |
