Evaluasi User Experience Website Pemerintah Provinsi di Indonesia menggunakan Framework Emosional Norman

Abstract

E-Government adalah pemanfaatan penggunan teknologi informasi oleh pemerintah untuk membantu urusan pelayanan informasi, segala urusan publik dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemerintah untuk warganya. Penggunaan E-Government telah ditetapkan melalu Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan panduan pengembangannya melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government. Akan tetapi masih terdapat banyak website yang kurang memperhatikan kualitas User Experience (UX). Selain tidak memperhatikan kualitas UX, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terhadap website yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Maka dari itu dilakukan evaluasi UX menggunakan Framework Emosional Norman selain untuk mengevaluasi pengalaman berinteraksi dengan website, masyarakat juga akan dimintai pendapat mengenai ini apakah ingin lanjut menggunakannya atau tidak. Tahapan proses pengujian terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama perencanaan dimulai dengan mempelajari metode yang digunakan dan analisis 38 website provinsi. Selanjutnya menentukan partisipan, kemudian menyusun skenario tugas berdasarkan peraturan UU yang berlaku di Indonesia mengenai syarat website Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk framework emosional Norman. Tahapan kedua adalah evaluasi website dengan pengujian terhadap partisipan, penguji akan merekam reaksi emosi yang timbul saat partisipan berinteraksi dengan website dan mencatat catatan waktu yang ditempuh partisipan untuk menyelesaikan skenario tugas diakhiri dengan wawancara dengan partisipan, partisipan akan memberikan pendapat setelah menyelesaikan skenario tugas tentang hal yang mereka keluhkan saat mengerjakan skenario tugas. Tahap terakhir adalah Saran perbaikan dengan hasil pengujian akan dijadikan acuan untuk saran perbaikan website. Pada saat pengujian ditemukan banyak link tujuan akhir sudah tidak aktif, maintenance website tanpa pemberitahuan, website yang tidak dapat diakses, dan fitur website yang diwajibkan ada tetapi tidak tersedia pada website. Saran perbaikan menyarankan agar website Pemerintah Provinsi mendengarkan pendapat masyarakat dan memperbaikinya agar masyarakat dapat menggunakannya dengan nyaman.