Implikasi Pernikahan Siri Anak Dibawah Umur Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara)

Abstract

Pernikahan siri anak di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya penghulu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam dua bentuk dalam satu waktu, yakni pelanggaran terhadap batasan usia pernikahan dan pelanggaran terhadap pencatatan/administrasi pernikahan. Meskipun dalam tinjauan agama sah sebab telah memenuhi rukun nikah, namun disisi lain terdapat pelanggaran dalam tinjauan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus, pendekatannya yaitu pendekatan yuridis dan normatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan metode anlisis deduktif, untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulannya pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahannya sah secara agama. Meskipun demikian dalam tinjauan hukum pernikahan tersebut tersebut

dianggap melanggar sebab tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor

penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak menganggap penting pencatatan pernikahan, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, dan ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas yakni tidak adanya sanksi langsung bagi masyarakat (sanksi hanya berupa kesulitan untuk memperoleh pelayanan administrasi, seperti akta anak, BPJS, dan sejenisnya)