Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak aktivitas ekonomi suatu negara. SDM memiliki peran penting dalam mengolah dan mengelola faktor produksi lain untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Kualitas sumber daya manusia dapat tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembentukan modal tetap bruto, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana alokasi umum, jumlah penduduk, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kualitas sumber daya manusia (IPM dan IMM) di 34 provinsi di Indonesia, baik di provinsi hasil pemekaran dan bukan pemekaran. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan data panel di 34 provinsi, 26 provinsi bukan pemekaran, dan 8 provinsi pemekaran, dengan periode tahun 2015-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berpengaruh positif terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, dan di provinsi pemekaran. PMTB berpengaruh negatif terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun tidak berpengaruh terhadap IMM di provinsi pemekaran. Anggaran pendidikan (AP) berpengaruh positif terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia, di provinsi pemekaran, dan di provinsi bukan pemekaran. AP berpengaruh positif terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap IMM di provinsi pemekaran. Anggaran kesehatan (AK) berpengaruh positif terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun tidak berpengaruh terhadap IPM di provinsi pemekaran. AK berpengaruh negatif terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia, di provinsi pemekaran, dan di provinsi bukan pemekaran. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia, di provinsi pemekaran, dan di provinsi bukan pemekaran. DAU berpengaruh positif terhadap IMM di provinsi pemekaran, namun berpengaruh negatif terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran. Jumlah penduduk (POP) berpengaruh positif terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun tidak berpengaruh terhadap IPM di provinsi pemekaran. POP berpengaruh positif terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun tidak berpengaruh terhadap IMM di provinsi pemekaran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak berpengaruh terhadap IPM di 34 provinsi di Indonesia, di provinsi pemekaran, dan di provinsi bukan pemekaran. TPAK tidak berpengaruh terhadap IMM di 34 provinsi di Indonesia dan di provinsi bukan pemekaran, namun berpengaruh negatif terhadap IMM di provinsi pemekaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hal pembangunan SDM, dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan pada program pemekaran wilayah. Disamping akan menjadi bahasan dan referensi dalam kajian perumusan kebijakan sebagai bagian dari analisis kebijakan pemekaran daerah di waktu yang akan datang.