• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Student Papers | Makalah Mahasiswa
    • Faculty of Law
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Student Papers | Makalah Mahasiswa
    • Faculty of Law
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum untuk Memenuhi Asas Proporsionalitas dalam Akta Para Pihak (Partij Acten)

    Thumbnail
    View/Open
    20921068.pdf (1.379Mb)
    Date
    2023
    Author
    Yesi, Fitra
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Asas proporsionalitas dalam sebuah partij acten dibutuhkan agar hak dan kewajiban para pihak tetap seimbang. Proporsionalitas dapat terpenuhi melalui penyuluan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tidak serta merta menjadi kewajiban para pihak untuk memenuhinya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum agar terpenuhinya asas proporsionalitas dalam pembuatan akta para pihak; dan akibat hukum apabila Notaris melakukan penyuluhan hukum tetapi akta yang dibuat tidak proporsionalitas dalam pembuatan akta para pihak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris. Subjek penelitian Notaris yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sangat penting untuk memenuhi asas proporsionalitas ialah berupa memberikan pemahaman hukum sesuai dengan perjanjian yang akan dituangkan dalam akta. Notaris dapat menolak keinginan para pihak jika hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memenuhi asas proporsionalitas. Kedua, Notaris yang melakukan penyuluhan hukum tetapi akta yang dibuat tidak memenuhi asas proporsional tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap akta tersebut. Hal ini dikarenakan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris hanya sebatas kewenangan bukan kewajiban. Sehingga kewenangan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh Notaris. Saran dalam penelitian ini alangkah baiknya penyuluhan hukum dikategorikan sebagai kewajiban bagi Notaris bukan sebuah kewenangan.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/48297
    Collections
    • Master of Public Notary [142]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV