Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua- NTT)

Abstract

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam agama Islam dan juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, dalam era modern, terdapat fenomena sosial di mana perkawinan dilakukan secara siri atau tidak secara resmi, serta fenomena sosial di mana pasangan yang belum memiliki ikatan resmi hidup bersama seperti suami istri dalam kohabitasi. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang melibatkan penelusuran berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan dokumen putusan, dengan fokus pada studi kasus di Pengadilan Agama Atambua. Analisis penelitian menunjukkan bahwa jika orang tua anak yang lahir di luar perkawinan menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di hadapan pejabat yang berwenang, anak tersebut memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Namun, jika orang tua anak tersebut tanpa ikatan perkawinan, anak tersebut tetap memiliki hak-hak yang dijamin sebagai anak meskipun status hukumnya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Status asal-usul anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dampak terkait status hukum, nasab (keturunan), wali nikah, hak waris dan nafkah. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perkawinan yang sah, diharapkan permasalahan terkait status asal-usul anak dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak, serta membangun masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjalankan institusi perkawinan.