Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)

Abstract

Penelitian ini mengangkat tema tentang pernikahan siri dalam pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Isu yang berkembang dimasyarakat adalah perihal sah tidaknya pernikahan siri. nikah siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat di KUA di Indonesia dan peraturan yang tertuang dalam rancangan undang-undang hukum materiil peradilan agama bidang perkawinan. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pandangan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap nikah siri dalam pengambilan hukumnya. Nikah siri yang berkembang di Indonesia adalah pernikahan yang sah secara Syar’i akan tetapi tidak dicatatkan di KUA sebagai mana yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan internet searching. Hasil penelitian ini adalah Muhammadiyah memandang bahwa nikah siri dalam artian pernikahan yang tidak dicatat di KUA hukumnya adalah sah secara syar’i, namun haram untuk dilaksanakan. Karena menurut undang-undang yang berlaku, pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA maka dia tidak memperoleh hak keperdataan sebagai warga negara. Guna mencegah kemudharatan yang ditimbulkan akibat pernikahan siri, maka nikah tersebut menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah hukumnya adalah haram, karena tidak dicatatkan di KUA. Sedangkan Forum Bahtsul Masail NU, nikah siri dalam arti yang tidak dicatatkan di KUA dihukumi sah dan tidak haram selagi telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena menurut FBM NU, bahwa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah kebiasaan (‘ādah) dan kebiasaan yang dibuat secara hierarkis jelas posisinya berada dibawah syari’ah.