| dc.description.abstract | Kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia dan kasus kekerasan sampai
pada kehilangan nyawa yang terjadi terhadap para ABK (Anak Buah Kapal)
Indonesia di tahun 2017 sampai pada tahun 2021, inilah mengapa pemerintah
Indonesia di masa pak Joko Widodo mengeluarkan kebijakan moratorium untuk
dapat melindungi para ABK Indonesia yang bererja di kapal China, tujuannya
adalah untuk mengetauhi peran kebijakan luar negeri Indonesia terhadap china
dalam kebijakan moratorium yang dilakukan untuk melindungi para ABK
Indonesia yang bekerja di kapal asing China. Metode penilitian yang digunakan
ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data mengunggakan studi
literature, adapun hasil penilitian penanganan dan pengawasan ABK merupakan
bagian penting dari upaya peningkatan pelayanan dan keamanan bagi TKI (Tenaga
Kerja Indonesia) di luar negeri, dan berbagai perjanjian internasional lainya yang
mengikat kedua negara tersebut untuk menghormati dan mentaati agar dapat
melindungi para ABK yang bekerja di atas kapal. Penundaan moratorium untuk
mengatasi perdagangan manusia yang terjadi pada ABK Indonesia di kapal asing
China, moratorium dilakukan untuk dapat merekunstrisikan sistem hukum terhadap
pengriman para ABK dan melindungi para ABK dari kejahatan kemanusian yang
dilakukan diatas kapal asing China. Konsep National Attributes and Foreign Policy
dalam penundaan moratorium terhadap kasus yang di alami ABK Indonesia di
kapal asing China, terdapat 6 indikator yang mempengaruhi kebijakan moratorium
dilakukan, ukuran wilayah, sumber daya alam, geografi, sistem politk, kekuatan
militer, dan kekuatan ekonomi negara sebagai dasar penundaan moratorium
terhadap kasus ABK Indonesia di kapal asing China, pada 6 indikator tersebut
dengan konsep yang digagas oleh Hudson memberikan persetujuan bahwa
moratorium terhadap ABK Indonesia yang bekerja dikapal asing China. | en_US |
