Search
Now showing items 1-10 of 16
KEMANDIRIAN PERADILAN AGAMA DALAM KONTEKS PASAL 49 AYAT (1) DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA JO PASAL 49 DAN PASAL 50 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
(Universitas Islam Indonesia, 2006)
Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh
sebuah Mahlamah Agung dan badan Peradilan Umum, Pemdilan Agama, Peradilan
Tata ...
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESlA (Studi Pengadilan Agama Menurut Undang-Undrrng Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)
Penelitian mi bertujuan untuk mengungkap dan meilganalisa perrnasalahanpennasalahan
Pengadilan Agama berkaitan dengan; 1) kewenangan Pengadilan
Agama menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, ...
PENGAWASAN DAN KESEIMBANGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2008)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsepsi sistem
pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 ...
HUBUNGAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN PENERAPAN SISTEM BIKAMERAL DALAM LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008)
Dewan Penvakilan Daerah yang lahir setelah adanya reformasi sampai saat ini mzrsih
menjadi sorotan dari berbagai pihak baik para politisi, praktisi, maupun akademisi tentang
kewenangan DPD yang terbatas dalam perubahan ...
POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN: Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahtersan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)
Telaah teori dan praktik Negara Kesejahteraan dalam penelitian ini
ditemukan penyebab tidak efektifnya hukum dan kebijakan pemerintah sebagai
sarana perubahan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ...
KONSISTENSI PENGATURAN PENYERAHAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Propinsi Riau)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-04-24)
Penelitian ini bertujuan menjm ab pertanyaan akademis tentang konsistensi
pengaturan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dun daerah dalam
pemberian izin pemanfaatan hasil hutan. Metode penelitian yang ...
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERDASARKAN ADAT BADAMAI PADA MASYARAKAT BANJAR DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIOWAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2007)
Pentingnya penelitian dengan topik "Penyelesaian Sengketa Hukum
Berdasarkan Add Badamui pada masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem
Hukum Nasional" didasarkan pada tiga hal. Pertama, hukum sebagai norma atau
kaidah ...
PELAKSANAAN PENGATURAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UUD 1945
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2009)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan: Bagaimana pelaksanaan pengaturan kekuasaan negara atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945? Menurut promovenda, salah satu persoalan mendasar dan mendesak adalah ...
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006-12-22)
Disertasi ini bermaksud menjawab pertanyaan akademis mengapa dengan
kedudukannya yang kuat secara yuridis, DPRD belum bisa optimal dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan ...