Search
Now showing items 1-10 of 226
Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2021-05-25)
Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-25)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindak pidana politik uang yang
terjadi dalam masyarakat dalam perhelatan pemilu. Bagaimana undang-undang pemilu
atau electoral law dalam mengatur tindak pidana politik uang, ...
Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-10)
Politik hukum pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tidak sepenuhnya
mengatur dan melepas pengelolaan zakat dari terbentuknya peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan ...
Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Pembahasan tentang pengertian keuangan negara tentu tidak bisa dipisahkan
dalam peroses pengendalian tindak pidana korupsi, konstruksi pemahaman yang harus
diketahui terlebih dahulu adalah mengenai tentang unsur-unsur ...
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-25)
Kejahatan perdagangan pengaruh (trading in influence) yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lepas dari hubungan stuktural dalam suatu partai politik maupun dalam suatu kelembagaan ...
Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-20)
Sharia arbitration is the way of settling a civil dispute outside the court based on
an arbitration agreement which is made in writing by the disputing parties based
on Sharia principles. So far, the arbitration concept ...
Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021-06-07)
Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU no.
30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi membawa
dampak terhadap politik hukum kelembagaan KPK. Berbagai dinamika
kelembagaan ...
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Notariil Dengan Kausa Palsu (Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 34/PDT/2017/PT YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2021)
Menurut Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014, seorang notaris harus seksama dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 34/Pdt/2017/PT YYK, seorang notaris telah membuat akta Ikatan Jual Beli ...
Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan untuk memasukkan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi ...
Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidakcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-18)
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk hidup tidak lepas dari
suatu perjanjian. Perjanjian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yakni
perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dapat ...