Search
Now showing items 1-10 of 1058
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-12)
Pembangunan infrastruktur di suatu daerah merupakan hal penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Permasalahan klasik yang kerap dihadapi yakni terkait keterbatasan dana, sehingga Pemerintah kemudian ...
Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN
(2018-02-24)
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)
Penelitian ini berjudul” Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir”. Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki hak untuk cuti, ketika akan cuti wajib menunjuk ...
Implementasi Jaminan Pembiyaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bri Syariah Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-18)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang jaminan pada akad mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia jika dikaitkan dengan fiqh muamalah. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana praktek ...
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Primagama
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-31)
Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-13)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-pirinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana implementasinya di Rutan Salatiga.
Rumusan masalah adalah : (1) Apakah ...
Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-22)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan
putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum. dan juga untuk mengetahui
dan menganalisis sejauh mana efektifitas secara kelembagaan ...
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Kebijakai\ Hukum Pidana (Studi Atas Undang-undang Nomor 3l Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-22)
In Indonesia, the presence of the witness protection legislation, is a happy thing to
witness, given the number of complaints regarding the need and importance of witness
protection. Law No.13 of 2006 on Witness and ...
Tinjauan Pelaksanaan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang dibuat di Hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Bank Syariah di Kota Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-27)
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul TINJAUAN PELAKSANAAN APHT (AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN) YANG DI BUAT DI HADAPAN PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH) DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi pada Bank Syariah Kota Yogyakarta). ...
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan ...