dc.contributor.author | Suharnoko, Dwi | |
dc.contributor.author | Prianto, Budhy | |
dc.contributor.author | Dari Molyo, Priyo | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T02:05:26Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T02:05:26Z | |
dc.date.issued | 2021-10-13 | |
dc.identifier.isbn | 978-623-6572-45-0 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33974 | |
dc.description.abstract | Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan
masyarakat desa untuk mencapai self governing community. Merujuk pada indeks desa
membangun (IDM) di kabupaten Malang sekalipun tidak terdapat desa berklasifikasi
sangat tertinggal dan tertinggal, namun masih ditemukan lebih dari 61,6% (233 desa) yang
berklasifikasi berkembang, sementara terdapat 33,1% (125 desa) berklasifikasi maju, dan
5,3% (20 desa) berklasifikasi mandiri mandiri. Berangkat dari fenomena ini penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di desa-desa
berklasifikasi berkembang di Kabupaten Malang sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014.
Menggunakan pendekatan kualitatatif, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan
teknik depth-interview dan focus group discussion (FGD). Analisis data menggunakan
tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Cresswell. Hasil penelitian memperlihatkan
bahwa pelaksanaan fungsi BPD di desa-desa obyek penelitian kurang efektif. Hal ini
disebabkan oleh rendahnya kapasitas rata-rata anggota BPD. | en_US |
dc.subject | Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Self Governing Community, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, | en_US |
dc.title | PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAMMEWUJUDKAN SELF GOVERNING COMMUNITY (Studi di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur) | en_US |
dc.type | Book | en_US |