Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum digital banking di Indonesia dan urgensi regulasi digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, ketentuan perbankan digital diatur dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur ketentuan digital banking. Urgensi regulasi digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu, pertama, aspek filosofis yaitu regulasi khusus terkait digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan amanat dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, aspek sosiologis, yaitu adanya kasus pembobolan rekening digital yang dialami oleh salah satu nasabah sebagai akibat dari belum adanya regulasi yang kuat seperti undang-undang dalam mengatur mengenai digital banking khususnya bagi perbankan syariah di Indonesia. Ketiga, aspek yuridis, yaitu secara yuridis digital banking hanya diatur dalam Peraturan OJK tersebut sehingga belum mampu mengatasi persoalan risiko yang terjadi khususnya pada implementasi digital banking bagi perbankan syariah mengingat lemahnya kekuatan mengikat Peraturan tersebut.