| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan menganalisis perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan MPN untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri Majelis Pengawas Daerah (MPD) guna memberikan arahan supaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta MPD melakukan kunjungan ke kantor Notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol Notaris. Bahwa kode etik Notaris merupakan peraturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris tersebut maka organisasi Notaris melalui DKN berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang atas pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. | en_US |
