Search
Now showing items 1-6 of 6
Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dana APBD DIY Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat DIY dalam melakukan
pengawasan terhadap APBD DIY tahun anggaran 2016 terhadap pentelenggaraan
pemerintahan daerah DIY. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ...
PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 PASAL 225 AYAT (1) DI KECAMATAN KALASAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)
Penelitian ini berjudul Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Kalasan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana peran camat ...
PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016-2017
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul “Peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Keuangan Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2017” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni bagaimana ...
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM HAL PARIWISATA SETELAH LAHIRNYA UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-09)
Peneltian ini mengkaji tentang “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah Terhadap Kewenangan Pemrintah Kabupaten Bantul Dalam Hal Pariwisata Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Ada dua ...
PERKEMBANGAN PENGATURAN-PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DARI TAHUN 1978-2016 DI KOTA MAGELANG
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)
Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan keselarasan antara kepentingan Perusahaan Daerah Air Minum, Pmerintah Kota Magelang dan Masyarakat. Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir kepentingan ...
PENEGAKAN HUKUM BAGI BANGUNAN NET CITY YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)
Penelitian ini bertujuan untuk kegunaan bagi pemilik atau pengguna bangunan gedung akan suatu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai suatu kepastian hukum bagi pemiliki dan pengguna yang akan membangun baru, mengubah, ...