Search
Now showing items 1-6 of 6
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-15)
Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem
ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari
negara tersebut. Sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica
M ...
Analisis Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Dewan Perwakilan Daerah Tentang Penguatan Lembaga Perwakilan
(UII Yogyakarta, 2016-03-16)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi negara yang dijadikan dasar hukum. UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat perubahan dalam perjalanannya. Perubahan terhadap ...
PERBANDINGAN KONSEPSI AHLUL HALLI WAL AQDI DALAM TEORI KENEGARAAN ISLAM DAN KONSEPSI LEMBAGA PERWAKILAN DALAM TEORI KENEGARAAN MODERN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-02-07)
ABSTRAK
Imam Abul Hasan Ali Al Mawardi mengenalkan konsepsi Ahlul Halli wal Aqdi yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai konsep Lembaga Perwakilan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan praktik yang ...
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica ...
PERBANDINGAN SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN BIKAMERAL INDONESIA DAN PERANCIS (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)
Studi dengan judul “Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Bikameral Indonesia
dam Perancis (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang
)bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bikameral Indonesia ...
Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi, dan Wewenang)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem
ketatanegaraan yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari
negara tersebut. Sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari ajaran Trias Politica
Montesquieu, ...